Gempa 7,2 SR Tolikara Buat Warga Papua Panik

JAYAPURA - Gempa 7,2 Skala Richter (SR) yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua, dirasakan hingga ke wilayah Jayapura, Merauke, dan juga Sarmi.

Pantauan Okezone, warga Jayapura sempat panik akibat guncangan gempa, beberapa pihak hotel juga terlihat mengevakuasi para pengunjungnya.

"Ketika gempa, situasi memang panik dan kami memutuskan untuk mengevakuasi pengunjung melalui tangga darurat. Kini situasi sudah normal kembali," ujar salah seorang petugas Hotel Horizon Jayapura, Sabtu (6/4/2013).

Sementara itu Ridha, salah seorang pengunjung hotel Horizon, mengaku, sangat panik ketika terjadi gempa pukul 13.42.35 WIT.

"Tadi guncangannya sangat kencang. Botol air mineral dan gelas-gelas bahkan sempat jatuh, karena panik dan takut bangunan hotel runtuh, makanya kami semua menyelamatkan diri keluar hotel," ujar Ridha.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi pihak pemerintah atau aparat, terkait kerugian yang timbul akibat gempa.

BMKG wilayah V Jayapura, mengklaim gempa tersebut tidak berpotensi Tsunami karena terjadi di wilayah Darat Tolikara, namun kemungkinan terjadinya gempa susulan itu akan ada.

Vanautu perdana menteri menjanjikan dukungan bagi keanggotaan Papua MSG

Perdana Menteri baru Vanuatu mengatakan pemerintah akan mendorong untuk wilayah Papua Indonesia untuk diberikan keanggotaan penuh di Melanesia Spearhead Group.

Moana Karkas Kalosil mengatakan peningkatan dukungan untuk Papua Barat penentuan nasib sendiri akan ditandai dalam sebuah pernyataan ia akan menyampaikan kepada bangsa mengumumkan rencana aksi pemerintahannya dalam 100 hari pertama di kantor.

     "Sudah waktunya untuk mengakui bahwa perjuangan Papua Barat, seseorang harus melakukan sesuatu tentang hal itu. Kita tidak bisa hanya menutup mata dan menolak, mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi di sana, karena ada banyak masalah hak asasi manusia terjadi di sana. Kami ingin Papua Barat menjadi anggota penuh dari Melanesia Spearhead Group - ini adalah sesuatu yang kita akan melobi ".

Moana Karkas Kalosil mengatakan pemerintah akan mengakhiri perjanjian antara pemerintah sebelumnya dan Indonesia di mana Vanuatu menerima polisi Indonesia dan bantuan militer.

Dia mengatakan unit khusus berfokus pada Papua Barat akan dibentuk di Departemen Luar Negeri.

Lagi, Buku Soroti Pelanggaran HAM Papua Diluncurkan

Bertempat di Aula Media Center, Kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, telah diluncurkan sebuah buku baru terkait hak asasi manusia di tanah Papua, dengan judul “Mati atau Hidup”, sub judul “Hilangnya Harapan Hidup dan Hak Asasi Manusia di Papua”, karya Sekertaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua (AMPTPI), Markus Haluk.
Menurut penulis, buku tersebut menggambarkan situasi hak asasi manusia di Papua selama empat belakangan, bahwa tensi pelanggaran HAM bukan semakin menurun, namun justru semakin meningkat secara drastis.
“Padahal, presiden SBY sendiri dalam banyak kesempatan telah menyatakan akan menyelesaikan masalah Papua dengan jalan damai, dialog, dan tidak melakukan pendekatan keamanan, namun kenyataan dilapangan lain, pelanggaran HAM justru semakin meningkat,” ujar Haluk.
Dikatakan, tujuan penulisan buku tersebut juga untuk mengajak simpati dari siapa saja yang selama ini peduli pada situasi konflik di Papua, dan agar bisa membantu untuk mengatasi situasi konflik tersebut.
Selain itu, menurut penulis, judul buku tersebut sengaja mengajak pembaca untuk merenungkan situasi Papua, sebab kondisi rakyat Papua saat ini adalah dalam keadaan siap mati, dan akan mati, walau yang berhak menentukan mati adalah Tuhan sendiri.
“Pemerintah Indonesia bangga jika menghilangkan nyawa orang Papua, padahal nyawa ada di tangan Tuhan, ini situasi dan kondisi rill yang terjadi di Papua,” ujar penulis, yang juga alumnus Sekolah Tinggi Fajar Timur, Abepura, Papua.
Sementara itu, Haris  Azhar, Kordinator KontraS mengapreasiasi usaha dan kerja penulis untuk menggambarkan situasi Papua melalui sebuah karya tulisan.
“Ini langkah baik, dan perlu diikuti oleh siapa saja yang peduli pada persoalan di Papua,” tegas Hariz, yang juga jadi moderator dalam sesi peluncuran buku, Rabu (3/4/2013) siang tadi.
Sedangkan menurut Komisioner Komnas HAM RI, Otto Syamsuddi Ishak, kekurangan yang ia temui dalam penulisan buku tersebut adalah tidak ditemuinya bagian yang memaparkan tentang kesalahan pemerintah daerah, sebab mereka bagian dari subjek pelaku pelanggaran HAM di Papua.
“Kalau dibidang Sosial dan Politik, saya setuju negara sebagai aktor, tapi perlu ingat bahwa di Ekonomi, Sosial dan Budaya, pemerintah daerah justru pelaku utama pelanggaran HAM, dan saya tidak lihat buku ini membahas kesalahan pemerintah,” ujar Otto.
Karena itu, Otto meminta, dalam penulis buku, perlu kesalahan pemerintah daerah juga perlu diungkap, agar dapat lebih fair, tidak hanya menyerang pemerintah pusat semata.
Selain menggelar acara peluncuran buku dengan menghadirkan pembicara, Yoris Raweyai, anggota Komisi 1 DPR RI, Adriana Elisabeth dari Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI),  dan Otto Syamsuddin Ishak, Komisioner Komnas HAM, sebelumnya telah dilakukan jumpa pers terkait penulisan buku tersebut.
Dalam jumpa pers, tampak hadir juga Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Pdt. Socratez Sofyan Yomna, Yosepha Alomang, Direktur Eksekutif Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (YAHAMAK), Sinung aktivis dari KontraS, serta beberapa mahasiswa Papua di Jakarta.

Rakyat Papua Demo Tuntut Pelaku Pembunuhan Di Mile 31 Ditangkap

Ribuan warga West Papua melakukan aksi demo damai di Kantor DPRD Mimika Selasa (2/4) menuntut agar Polisi dan Pemerintah Daerah segera menangkap pelaku pembunuhan rekan mereka, Atimus Mom di lokasih mile 31 PT Freeport Indonesia
Orasi pertama oleh Kepala Suku Amumgme. Dalam orasinya  mengatakan bahwa “kami orang Asli Papua ini bukan Binatang, yang harus dibunuh terus, kami masyarakat kecil ini yang jadi korban terus dari tahun ke Tahun sampai saat ini. Kalian Orang Pendatang datang dari mana,  dulu nenek moyang saya tidak tahu kekerasan begini, dulu kami hidup damai dan tenang tetapi sekarang banyak orang papua mati seperti hewan, jadi kalau kalian bunuh manusia papua terus kalian lebih baik pulang saja”. katanya dalam orasi dengan semangat.

Selain itu mereka menuntut agar pemerintah segera, melakukan pendataan bagi pendulang dan yang tidak ber KTP agar segera angkat kaki dari Timika, karena aksi pembunuhan di lokasi pendulangan mile 31 akibat ulah para pendulang yang sampai saat ini tidak tau keberadaannya karena tidak memiliki identitas lengkap.
Warga West Papua juga menuntut agar lokasi pendulangan emas dari Tembagapura hingga Portsite segera di kosongkan dari para pendulang.
Dan mereka  melakukan aksi demo dengan membawa

kan busur dan anak panah, sebagai alat perang mereka. Selain itu poster-poster bertulisan stop kekerasan di tanah Papua, dan pelaku pembunuhan segera di tangkap.

Aksi demo yang berlangsung di gedung DPRD berjalan aman, dan di terima Ketua DPRD Trifena Tinal, dan para anggora Dewan lainnya seperti Anastasia Tekege,Luther Wakerkwa, Gerson Wandikbo ,Alpius Edoway dan Allo Rafra.
Demo damai yang dilakukan warga Damal ini di jaga ketat aparat Kepolisian, dengan bersenjata lengkap, warga yang memasuki gedung DPRD dikawal aparat kepolsian dari Check Poin 28 menuju Kantor DPRD Mimika.
Situasi sempat memanas saat ketua DPRD mimika mengatakan DPRD saat ini sementara sidang antara Kerukunan Kei, Jawa, Buton serta Kerukunan Tanimbar untuk membahas penyelesaian bentrokan di lokasi pendulangan, sehingga Anggota Dewan tidak harus berbicara banyak terkait aspirasi.
Melihat kondisi itu aparat Kepolisian langsung mengambil ahli dan menenangkan massa dan menyuruh perwakilan warga Damal agar masuk dalam ruangan sidang bersama-sama dengan beberapa tokoh-tokoh Kerukunan yang tergabung dalam masalah di lokasih pendulang di areal PT Freeport Indonesia, guna membahas penyelesaian bentrokan antar pendulang. Sementara warga lainnya diminta untuk pulang ke rumah masing-masing.